FAJARNUSANTARA.COM- Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Sumedang, Welly Sanjaya, mengungkap insiden menarik perhatian di Jakarta, dimana para Kepala Desa yang berupaya bertemu dengan anggota dewan, khususnya Ketua DPR RI, Kamis 1 Februari 2024.
Welly menjelaskan bahwa kejadian tersebut diakibatkan Ketidak responsifan ketua DPR RI, sehingga memaksa kami untuk mencoba memasuki gedung, didorong oleh informasi bahwa Ketua DPR sedang berada di Jawa Tengah, berdasarkan informasi dari dua orang Baleg DPR RI.
“Sehingga Para kepala desa merangsak masuk dan mencoba menerobos pagar besi DPR RI, dan mereka terlibat dalam insiden pemaksaan masuk dengan mendobrak pintu pagar,” ujarnya.
Ketua Apdesi Kabupaten Sumedang Welly Sanjaya menjelaskan, pihaknya hanya ingin menyampaikan tuntutan Apdesi terkait revisi UU Desa, bukan hanya berkaitan dengan masalah masa jabatan.
Kendati demikian, perlu diketahui bahwa tuntutan yang 9 tahun itu yakni perubahan periodesasi jabatan dari 6 tahun x 3 periode menjadi 9 tahun x 2 periode (18 tahun), sebagai respons terhadap dinamika tajam pasca-pilkades yang sangat terasa.
“Apdesi juga mengkritisi kedaulatan desa terkait alokasi dana desa yang 70 persen diatur oleh pusat, menyoroti masalah kesejahteraan kades dan perangkat desa yang gajihnya masih di bawah UMK,” tandasnya.
Welly Sanjaya menyinggung status perangkat desa yang sulit menjadi P3K, meskipun bekerja mirip dengan ASN dengan gaji di bawah UMK. Menurutnya, hal ini perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.
“Apdesi Kabupaten Sumedang berjanji untuk melanjutkan upaya lobi di pusat dan akan melakukan musyawarah pada tanggal 6 untuk menyikapi kemungkinan disahkannya revisi UU Desa sesuai jadwal atau mungkin mengambil langkah lebih lanjut jika tidak disahkan,” tegasnya.**
