Bupati Sumedang Ajak Alumni Unpad Kawal Pembatasan Kendaraan Berat di Jatinangor
FAJARNUSANTARA.COM— Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mendorong pemerintah pusat segera menerbitkan aturan pembatasan kendaraan berat, khususnya kendaraan sumbu tiga ke atas, yang melintas di kawasan Jatinangor. Ia mengajak Universitas Padjadjaran (Unpad) dan para alumninya ikut mengawal upaya tersebut.
Dony menyampaikan hal itu saat menghadiri Homecoming Festival Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unpad 2026 di Balai Sawala Rektorat Unpad, Jatinangor, Sabtu, 19 September 2026.
Menurut Dony, pembatasan kendaraan berat diperlukan karena Jatinangor merupakan kawasan pendidikan. Namun, upaya tersebut membutuhkan kebijakan pemerintah pusat karena sejumlah ruas jalan utama di kawasan itu berstatus jalan nasional.
“Sudah beberapa bulan ke belakang saya membuat surat kepada Kementerian Perhubungan supaya ada pelarangan mobil sumbu tiga ke atas lewat kampus Jatinangor, karena ini kawasan pendidikan. Atau ada pembatasan jam,” ujar Dony.
Pemkab Sumedang, kata dia, juga telah mengimbau kendaraan berat menggunakan jalan tol sebagai jalur alternatif. Petugas ditempatkan di sejumlah titik hingga malam hari untuk mengarahkan kendaraan sumbu tiga ke atas agar tidak melintas di kawasan Jatinangor.
Namun, pengawasan tersebut belum dapat disertai penindakan tegas karena belum ada regulasi yang menjadi dasar pemberian sanksi.
“Memang belum turun karena belum ada sanksinya. Karena itu, kami terus melakukan imbauan dan pengawasan di lapangan,” katanya.
Dony mengatakan Pemkab Sumedang terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong lahirnya kebijakan pembatasan kendaraan berat.
Ia menilai keterbatasan kewenangan pemerintah daerah tidak boleh menghentikan upaya mencari solusi.
Karena itu, Dony mengajak keluarga besar Unpad, termasuk alumni, ikut menyuarakan kebutuhan regulasi tersebut kepada pemerintah pusat.
“Saya mengajak kita sama-sama mendorong pusat. Pemda, Unpad, alumni, sama-sama mengimbau pemilik kendaraan sumbu tiga ke atas untuk tidak lewat Jatinangor dan meminta Kementerian Perhubungan segera membuat aturan,” tegasnya.
Dony juga menanggapi berbagai sorotan terhadap persoalan di Jatinangor sebagai bagian dari konsekuensi kepemimpinan. Ia mengatakan kritik tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah untuk terus mencari solusi.
“Risiko pemimpin memang selalu ada sorotan. Itu realitas yang harus dihadapi. Justru menambah semangat untuk terus menghadirkan solusi,” ujarnya.
Ia berharap sinergi Pemkab Sumedang, Unpad, alumni, dan pemerintah pusat dapat mempercepat lahirnya kebijakan yang membuat kawasan Jatinangor lebih aman dan nyaman, sekaligus mendukung aktivitas akademik serta mobilitas masyarakat.***
