FAJARNUSANTARA.COM, SUMEDANG – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumedang gelar kegiatan Konsultasi Publik tentang peran strategis pengumpulan data Pertanahan (Full Datan) dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap Partisipasi Masyarakat (PTLS-PM) untuk percepatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut dihadiri Kabid Survei dan Pemetaan kantor wilayah BPN Jawa Barat Hesekiel Sijabat .S.T dan Sekda Kabupaten Sumedang Herman Suryatman, dengan peserta 7 Kecamatan dan 48 Kepala Desa.
Kepala BPN Kabupaten Sumedang, Iim Rohiman mengatakan, BPN Sumedang memiliki target tahun 2022 sebanyak 108.179 bidang itu dilakukan oleh pihak ketiga. Sedangka untuk sertifikasi sendiri yang teralokasi yakni 8.179, tapi untuk yang sisanya akan dilaksanakan TI + 1 atau tahun berjalan plus satu jadi mungkin untuk pengukuran tahun ini baru akan disertifikasi tahun depan.
“Jadi tahun ini yang 100 Ribu hanya untuk pengukurannya saja dan untuk sertifikasi disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Untuk di kabupaten Sumedang ada 7 kecamatan di 47 Desa 108 ribu 179 bidang, keterlibatan pemuda minimal empat orang tapi situsional juga, untuk keangotaan partisipasi masyarakat ini 6 orang maksimal 10 orang perdesa,” ucapnya. Selasa (14/06/2022).
Ia menambahkan, para pemuda di wilayah perwakilan dari KNPI sangat mengapresiasi, sudah bekerja sama denga Pemda Sumedang yakni mewujudkan One Mave One Data One Policia.
“Ketika sudah terpetakan serentak di satu desa, mudah mudahan peta lengkap itu bisa dimanfaatkan juga oleh semua stakeholder dalam rangka pengambilan kebijakan, nantinya tidak ada data yang berbeda di pajak dengan BPN atau Validasi BPHTB bisa berbeda dengan BPN,” tutupnya.
Sementara, menurut Sekda Kabupaten Sumedang Herman Suryatman mengatakan, Kabupaten Sumedang mendapat kepercayaan dari kementrian ATR/BPN melalui kantor BPN Sumedang menjadi lokasi program pendaptaran tanah sistematis lengkap PTSL berbasis partisipasi masyarakat yakni 7 kecamatan dan 46 desa,
“Hari ini kegiatan sosialisasi sekaligus konsultasi pubilk dari kantor pertanahan, mengundang 46 para kepala desa dari 7 kecamatan, serta lintas KPD untuk memberikan informasi seputar program PTSL,” ujarnya.
Sekda mengaku, Pemkab Sumedang menyambut baik, bahkan mendorong supaya kegiatan ini dilakukan secara terstruktur, sistemik dan masif karena ini sangat penting untuk memahami administrasi tentang pertanahan, dan masyarakat bisa tenang karena adanya PTSL dan ada kepastian Hukum.
“Fakta di lapang urusan tanah sangat sensitif, apabila tanah teradministrasi dan mempunyai sertifikat maka akan memiliki nilai ekonomis, sehingga warga masyarakat bisa membangun usaha, dan bisaa erkordinasi dengan pihak perbankan,” katanya.
Bukan hanya diadministrasi, kata ia, juga sekarang sudah mulai mendigitalisasi. Dimana sekarang sedang diexsekusi, seperti di desa ciherang, kebetulan di desa ciherang itu sudah teradministrasi dengan baik.
“Sekarang sedang didigitali oleh Pemda dan ITB yang di intregasikan dengan data BPN, itu akan bermanfaat untuk pemerintah desa dan kecamatan maupun tingkat kabupaten,” ungkapnya. (ESH).