FAJARNUSANTARA.COM- Pj. Bupati Sumedang, Yudia Ramli, turut hadir dalam acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023.
Acara ini digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada Senin (8/7/2024) dengan tema ‘Menguatkan Fondasi Negara, Menuju Indonesia Emas 2045’.
Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo menerima LHP atas LKPP Tahun 2023 dan IHPS II Tahun 2023 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun, yang memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Pemkab Sumedang sebelumnya meraih opini WTP untuk yang ke-10 kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023 dari BPK Perwakilan Jawa Barat.
Pj. Bupati Yudia Ramli menegaskan bahwa Pemda Kabupaten Sumedang akan terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Harapkan hasil pemeriksaan ini dapat menjadi bahan evaluasi yang berharga bagi pemerintah pusat dan kami di daerah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa predikat WTP bukanlah sebuah prestasi, melainkan kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh jajaran pemerintahan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan APBN-APBD dengan baik.
“Sudah sering saya sampaikan WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, uang negara, kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” tegas Jokowi.
Ketua BPK RI, Isma Yatun, juga menjelaskan bahwa LHP LKPP Tahun 2023 mencakup hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK RI terhadap keuangan pemerintah pusat selama tahun berjalan.**
