Hukum

Asep Riyadi Soroti Pemungutan Getah Pinus Dikawasan Masigit Kareumbi

SUMEDANG-, Ijin Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) getah pinus di dalam kawasan Taman Buru Masigit Kareumbi (TBMK), sudah berakhir sejak Februari 2022 kemarin. Sekarang sedang dalam tahapan evaluasi dan validasi yang di lakukan oleh BBKSDA Jawa Barat selaku pemegang hak pengelolaan kawasan hutan tersebut.

Asep Riyadi selaku Pembina Gelap Nyawang Nusantara (GNN) mengatakan, selama 3 Tahun, 11 Kelompok Tani Hutan (KTH) sudah diberikan akses untuk melaksanakan pemungutan getah pinus. Banyak manfaat yang didapat baik untuk kawasan hutannya sendiri maupun bagi masyarakat sekitar kawasan yang mendapatkan ijin akses berupa HHBK getah pinus.

Baca Juga :  Asep Riyadi Dorong Percepatan Perbaikan Lingkungan dengan Menanam Pohon

“Dan yang utama adalah bagi BBKSDA Jabar, dimana selama 3 tahun dengan adanya 11 KTH, tingkat kerusakan dan kerawanan serta gangguan di dalam kawasan hutan bisa dikategorikan sukses di tekan secara maksimal. Hal ini dikarenakan adanya peran serta masyarakat dalam menjaga kawasan hutan dengan menjadi mitra BBKSDA Jabar, dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) HHBK getah pinus,” ujar Asep saat di konfirmasi, Rabu (15/6/2022)

Namun, lanjut Asep, semua yang sudah berjalan tersebut, sangat disayangkan, dimana sekarang malah seolah-olah tidak jelas arah dan acuannya, saya lihat sejak dihentikan akses kepada 11 KTH tersebut, karena sudah habis masa waktu kerjasamanya. Dilapangan pengambilan getah pinus malah semakin masif dan bisa dikategorikan semakin liar dan brutal.

Baca Juga :  Asep Riyadi Dorong Percepatan Perbaikan Lingkungan dengan Menanam Pohon

Hal ini bisa terjadi karena yang awalnya ada dasar hukumnya berupa PKS, sekarang sama sekali tanpa didasari aturan kerjasama yang Legal.

“Masayarakat masuk kedalam kawasan untuk menyadap getah hampir di semua desa yang berbatasan dengan kawasan dan memiliki potensi pohon pinusnya. Baik secara berkelompok ataupun perorangan mereka melakukan penyadapan getah pinus,” tambahnya.

Saya prihatin, kenapa role model yang 11 KTH yang sudah ada nilai manfaat dan nilai kebaikan bagi semua pihak, tidak segera di lakukan oleh BBKSDA Jabar saat ini. Malah cenderung membiarkan berlarut larut, tanpa adanya perlindungan dan pengawasan yang jelas dan tegas, baik itu melalui PKS dan atau pembinaan secara rutin dari petugas lapangannya.

Baca Juga :  Asep Riyadi Dorong Percepatan Perbaikan Lingkungan dengan Menanam Pohon

“Ada apakah dengan pembiaran masyarakat menyadap saat ini dengan tanpa memakai dasar hukum seperti yang sudah berjalan sebelumnya? Hutannya lestari, rakyatnya berseri, petugasnya bisa lebih peduli lagi terhadap penegakan aturannya. Agar semuanya bisa terkendali secara benar saja,” pungkas Asep.

Selengkapnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button