FAJARNUSANTARA.COM —Anggota DPRD Kabupaten Sumedang dari Fraksi Golkar, Asep Kurnia, menyerap aspirasi warga Desa Sayang, Kecamatan Jatinangor, dalam kegiatan reses Masa Persidangan III Tahun 2026. Senin 24 Agustus 2026.
Sejumlah persoalan muncul dalam pertemuan tersebut, mulai dari pembangunan jalan, perlindungan sosial (perlinsos), Data Desil, pelayanan administrasi kependudukan, hingga akses pendidikan sekolah negeri.
Asep Kurnia juga menyerahkan bantuan berupa alat calung kepada Grup Calung Pabalatak RW 10 Desa Sayang. Bantuan tersebut diharapkan ikut menjaga keberlangsungan kesenian Sunda yang masih hidup di tengah masyarakat.
“Harapannya kesenian Sunda, khususnya calung, tetap hidup dan terus berkembang. Ini bagian dari upaya kita menjaga seni dan budaya Sunda,” kata Asep.
Kegiatan reses tersebut turut dihadiri Kepala Desa Sayang. Warga memanfaatkan pertemuan itu untuk menyampaikan berbagai kebutuhan yang mereka hadapi secara langsung kepada wakilnya di DPRD Kabupaten Sumedang.
Persoalan pembangunan jalan menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan warga.
Selain itu, masyarakat juga banyak mempertanyakan mekanisme penerima perlinsos, terutama terkait Data Desil yang digunakan pemerintah untuk mengelompokkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Asep menjelaskan bahwa pengelompokan tersebut diperlukan agar bantuan pemerintah dapat diberikan lebih tepat sasaran. Data masyarakat, kata dia, perlu diperbarui dan diverifikasi agar warga yang berada pada kelompok paling membutuhkan mendapatkan prioritas.
“Penduduk dikelompokkan berdasarkan kondisi sosial ekonominya. Dari sana bisa terlihat siapa yang paling membutuhkan dan harus menjadi prioritas bantuan,” ujar Asep.
Menurut dia, kondisi ekonomi warga tidak selalu mudah dipetakan. Ada masyarakat yang terlihat memiliki kendaraan, tetapi kendaraan tersebut masih dalam cicilan. Karena itu, penentuan kelompok penerima bantuan tidak semata-mata berdasarkan kepemilikan satu barang, melainkan harus melihat kondisi ekonomi secara menyeluruh.
“Jangan sampai hanya karena seseorang punya motor kemudian dianggap mampu. Harus dilihat kondisi sebenarnya. Apakah motornya milik sendiri, masih mencicil, bagaimana penghasilannya, dan bagaimana kebutuhan keluarganya,” katanya.
Selain persoalan perlinsos, warga juga menyampaikan kendala pelayanan administrasi kependudukan, khususnya pembuatan KTP melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di kawasan Jatinangor.
Akses pendidikan juga menjadi perhatian. Warga mengeluhkan sulitnya masuk sekolah negeri di kawasan Jatinangor, terutama berkaitan dengan sistem zonasi.
Asep mengatakan persoalan pelayanan publik akan terus didorong agar semakin dekat dengan masyarakat. Salah satu gagasan yang dia perjuangkan adalah menghadirkan Mini Mal Pelayanan Publik di setiap kecamatan.
“Kami akan terus berupaya supaya Mini Mal Pelayanan Publik bisa hadir di setiap kecamatan. Masyarakat tidak perlu selalu pergi jauh untuk mendapatkan pelayanan administrasi,” ujar Asep.
Dia juga menyatakan akan memperjuangkan evaluasi terhadap sistem zonasi pendidikan agar masyarakat Jatinangor memiliki akses yang lebih adil terhadap sekolah negeri di wilayahnya.
“Untuk persoalan zonasi, kami juga akan terus mengupayakan adanya perubahan. Yang terpenting, kita berusaha agar masyarakat Jatinangor khususnya dan masyarakat Sumedang pada umumnya bisa semakin sejahtera,” kata Asep.
Reses tersebut sekaligus menjadi ruang bagi Asep untuk menjaring kebutuhan masyarakat secara langsung. Aspirasi yang terkumpul akan menjadi bahan pembahasan dalam menjalankan fungsi DPRD, baik dalam penganggaran, legislasi maupun pengawasan.
Sementara itu, bantuan alat calung kepada Grup Calung Pabalatak menjadi bagian lain dari aspirasi warga yang mendapat perhatian dalam kegiatan tersebut. Bagi Asep, pembangunan daerah tidak hanya menyangkut infrastruktur dan bantuan sosial, tetapi juga keberlangsungan kebudayaan lokal.
“Pembangunan bukan hanya soal jalan dan fasilitas. Seni dan budaya juga harus kita jaga karena itu merupakan identitas masyarakat,” ujarnya.**
